Oleh: Arya Kusumawardana
Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat kesempatan kerja, dan mempertahankan aktivitas ekonomi hingga 2027. Bantuan pangan, Bantuan Subsidi Upah (BSU), program magang dan vokasi, insentif pajak, serta dukungan perumahan menjadi bagian dari langkah tersebut. Rangkaian kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berupaya meredam tekanan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menyiapkan fondasi agar masyarakat memiliki peluang meningkatkan kesejahteraan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sejumlah program yang telah berjalan akan diteruskan. Pemerintah juga menyiapkan berbagai program baru untuk memperluas manfaat kebijakan ekonomi kepada masyarakat. Salah satunya adalah pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun, terutama masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Data calon penerima masih melalui proses pencocokan bersama kementerian terkait agar program dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk periode Oktober hingga Desember. Program tersebut menyasar 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM pada kelompok desil 1 sampai desil 4 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,5 triliun. Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu rumah tangga menghadapi tekanan biaya kebutuhan pokok.
Selain bantuan pangan, pemerintah kembali memberikan BSU selama tiga bulan dengan nilai Rp300 ribu per bulan. Program tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dan membutuhkan anggaran hampir Rp12 triliun. Dari sudut pandang kebijakan ekonomi, bantuan tersebut dapat menjadi tambahan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menjaga konsumsi masyarakat.
Memasuki 2027, perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada bantuan langsung, tetapi juga peningkatan kualitas tenaga kerja. Program magang melalui Kementerian Ketenagakerjaan ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta, sementara program vokasi ditujukan kepada 300 ribu orang. Pemerintah juga merencanakan pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta. Jika sebelumnya kebijakan tersebut diberikan kepada pekerja sektor padat karya dan pariwisata, cakupannya direncanakan diperluas ke seluruh sektor yang memenuhi batas penghasilan.
Airlangga Hartarto juga menjelaskan adanya pembahasan mengenai penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi. Kebijakan perpajakan tersebut diarahkan untuk memberikan ruang lebih besar kepada pekerja berpenghasilan tertentu. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya berbentuk bantuan, tetapi juga melalui pengaturan fiskal yang dapat memengaruhi pendapatan bersih masyarakat.
Dukungan pemerintah turut diberikan melalui sektor perumahan. Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP akan dilanjutkan untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp2 miliar. Untuk rumah dengan harga sampai Rp5 miliar, fasilitas diberikan atas bagian harga hingga Rp2 miliar. Pemerintah juga menyiapkan tambahan KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta dengan bunga 6 persen untuk rumah bernilai hingga Rp500 juta.
Perlindungan pekerja juga menjadi bagian dari agenda pemerintah. Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja bukan penerima upah akan dilanjutkan, termasuk skema diskon yang telah diberikan. Sementara pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan selama enam bulan akan disesuaikan berdasarkan tingkat penghasilan pekerja.
Pemerintah juga menyiapkan penyesuaian standar bagi industri perhiasan agar fasilitas PPN untuk logam mulia dapat diterapkan pada kadar 99,9 persen. Airlangga Hartarto menyebut kebutuhan anggaran berbagai program lanjutan pada 2027 masih dihitung oleh Menteri Keuangan. Perkiraan sementara kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp31 triliun.
Berbagai kebijakan tersebut melanjutkan sejumlah langkah pemerintah selama setahun terakhir dalam menjaga daya beli, memperkuat perlindungan sosial, mendukung dunia usaha, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dan membantu sektor perumahan. Keberlanjutan program menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menggunakan berbagai instrumen, mulai dari bantuan langsung hingga insentif fiskal dan pelatihan, untuk mempertahankan momentum ekonomi.
Di sisi pelayanan publik, digitalisasi perlindungan sosial juga menjadi perkembangan yang mendapat respons positif. Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Digital Farida Dewi Maharani menyampaikan bahwa sekitar 70 sampai 80 persen responden menunjukkan ketertarikan dan penerimaan positif terhadap layanan digital Perlinsos. Menurut Dewi, digitalisasi membuat layanan lebih mudah diakses dan membantu mengurangi proses birokrasi, antrean, serta biaya transportasi masyarakat.
Farida Dewi Maharani juga melihat meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan digital Perlinsos sebagai tanda adanya kebutuhan terhadap sistem perlindungan sosial yang lebih sederhana, mudah diakses, dan transparan. Perubahan tersebut penting karena efektivitas bantuan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemudahan masyarakat memperoleh haknya.
Pada akhirnya, bantuan pangan dan subsidi upah perlu dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga masyarakat agar tetap memiliki daya tahan ekonomi. Agar manfaatnya semakin luas, pemerintah perlu memastikan penyaluran tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses. Di saat yang sama, masyarakat perlu memanfaatkan program bantuan, pelatihan, insentif, dan perlindungan yang tersedia secara optimal agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, melainkan menjadi pijakan menuju kemandirian dan kesejahteraan yang lebih kuat.
*) Pengamat Ekonomi dan Perlindungan Sosial
