Jakarta Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan masyarakat perlu memperkuat mitigasi kekeringan serta menjaga ketahanan air nasional di tengah fenomena El Nińo. Kondisi iklim tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau, memengaruhi ketersediaan air, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah antisipatif lintas sektor diperlukan agar dampaknya terhadap pertanian, energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat diminimalkan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan 2026/2027 di 529 Zona Musim (ZOM), atau 61,08 persen luas wilayah Indonesia, mengalami kemunduran dibandingkan rata-rata klimatologisnya. Sebagian besar wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan dampak kombinasi fenomena iklim global tersebut. Kombinasi fenomena El Nino dan IOD yang terjadi bersamaan ini memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat, tegas Faisal
BMKG juga mencatat bahwa durasi musim hujan 2026/2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal pada 482 ZOM yang mencakup 51,90 persen luas daratan Indonesia. Kondisi ini menjadi perhatian bagi sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air, terutama dalam menyusun jadwal tanam, menjaga cadangan air, serta mengantisipasi penurunan pasokan air baku.
Sebagai langkah mitigasi, BMKG mendorong pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah prioritas. BMKG mengambil langkah proaktif dengan memperkuat dan memperluas OMC sebagai bentuk komitmen mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia, kata Faisal
Selain itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengingatkan bahwa dampak El Nińo perlu dipahami berdasarkan kondisi musim di setiap wilayah. Namun, perlu digarisbawahi bahwa dampaknya ke Indonesia terjadi ketika El Nińo bertemu langsung dengan musim kemarau. Meskipun El Nińo terus berlangsung hingga awal 2027, dampak utamanya terfokus pada periode musim kemarau di wilayah Indonesia, ungkap Ardhasena.
Pemerintah daerah perlu memetakan wilayah rawan kekeringan, mengoptimalkan waduk dan sumber air, serta memperkuat koordinasi untuk mencegah karhutla. Di sektor pertanian, penyesuaian jadwal tanam dan pemilihan varietas yang sesuai dengan kondisi kering perlu dipertimbangkan. Masyarakat juga diimbau menghemat air, menjaga lingkungan, dan tidak membakar lahan secara sembarangan.
BMKG turut menekankan pentingnya perencanaan berbasis informasi iklim. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan diimbau mengidentifikasi potensi cekungan air tanah dan lokasi sumur bor, serta mengoptimalkan pengelolaan drainase dan konservasi air secara berkelanjutan, tutur Faisal.
Melalui koordinasi lintas sektor, pemanfaatan informasi iklim, dan pelaksanaan mitigasi sejak dini, pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko karhutla, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi menghadapi dampak El Nińo.
