Oleh: Fiki Wijaya )* Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Serentak 2024 merupakan langkah korektif yang…
Tag: update
KPU Pastikan Hanya Tersisa Lima PSU yang Akan Digelar Bulan Agustus
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan hanya tersisa lima pemungutan suara ulang (PSU) yang akan digelar pada Agustus 2025.…
Pemerintah Pastikan Lakukan Pengawasan Ketat Terhadap PSU
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) melalui pengawasan ketat dan…
Prediksi Pemerintah Soal Konflik Timur Tengah Tepat, Mitigasi Fiskal Cepat Dilakukan
Oleh: Bagus Pratama)* Prediksi yang sudah dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait terjadinya eskalasi konflik di…
Hadapi Konflik Timur Tengah, Pemerintah Fokuskan Mitigasi RAPBN 2026
Oleh: Agus Soepomo)* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus bergerak dengan cepat dalam menyiapkan berbagai upaya mitigasi untuk…
Imbas Konflik Timur Tengah, Pemerintah Galakkan Mitigasi Ekonomi
JAKARTA — Konflik terbuka antara Iran dan Israel terus saja menimbulkan kekhawatiran bahkan terhadap bagaimana berjalannya stabilitas ekonomi global, termasuk…
Mitigasi Fiskal Pemerintah Bentuk Kesiapan Hadapi Dampak Konflik Timur Tengah
JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan bagaimana kesiapan yang matang dalam menghadapi munculnya dampak negatif…
RUU KUHAP sebagai Terobosan Menuju Keadilan Restoratif
Oleh : Andhika Utama)* Reformasi sistem hukum pidana nasional kembali menemukan momentumnya melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana…
RUU KUHAP Jawab Tantangan Zaman Hukum Acara Pidana
Oleh : Rivka Mayangsari*) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah menjadi perhatian publik dan kalangan hukum di…
Pemerintah Wujudkan Peradilan Transparan dan Inklusif melalui RUU KUHAP
Jakarta – Pemerintah terus mendorong pembaruan sistem hukum nasional guna mewujudkan tata kelola peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan…